Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. 06/2017 tentang Penilaian Barang Milik. Tesis ini disusun sebagai salah. 007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Tahun: 2018: Nomor Katalog: 2/Yur/TUN/2018: Bidang: Tata Usaha Negara: Klasifikasi: Tata Usaha Negara Kepegawian Pemberhentian Pegawai : Kaidah Hukum: Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusanpengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah. Adapun KTUN didefinisikan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, objekgugatan di peradilan tata usaha negara meliputi :1) penetapantertulis dan/atau tindakan faktual. Ulasan Lengkap. Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN dimaksud. Surat Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2014. Apa itu Putusan Hakim? Apabila mengacu pada Pasal 189 ( Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Jawa en Madura (RBg. 1. iv . OBJEK GUGATAN : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : “Surat Keterangan mutasi No. Objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara. Ketetapan Positif dan Ketetapan Negatif. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3 ayat (2)) Yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan seseorang atau Badan Hukum Perdata, tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh. II/1983 tentang GBHN memakai istilah Hukum Tata Usaha Negara. Bagian V angka 3 SEMA No. Pasal 18 Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyiapan kegiatan dan pelaksanaan keprotokolan Menteri, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan. TINJAUAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A. Sebagai contoh sengketa mengenai pemberhentian kepala desa yang ditangani. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Ppt. Persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti surat dakwaan atau gugatan, fotokopi identitas diri, fotokopi surat keputusan atau tindakan pemerintah yang dirugikan. Kedua, gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 20. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan UU Peratun, kewenangan PTUN hanya terkait dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara tertentu yang cakupannya terbatas. Menurut Van der Wel membedakan (macam-macam) keputusan atas: De rechtsvastellende beschikkingen. Dalam hal ini tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui,. Cara Membuat Surat Izin Orang Tua Untuk Kerja. 76–77). Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang. PDG. Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. BDG. Ob j ek PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 adalah:. Istilah Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh Otto Meyer dengan istilah “verwaltungsakt” (Jerman). Apabila Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan keputusan tata usaha negara terhadap si A, maka keputusan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya keputusan. Berisikan contoh surat gugatan berdasarkan kasus nyata contoh surat gugatan perkara tata usaha negara bandung, 28 september 2021 perihal: surat gugatan kepada. 33. 200 M2atas nama LUKMAN dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273/Desa TelukSantong tanggal 24 April 2017, Surat Ukur Nomor. Brief Answer: Surat ukur sertifikat hak atas tanah yang tumpang-tindih dengan data yuridis sertifikat hak atas tanah milik warga lainnya kerap terjadi. Sertipikat hak milik atas tanah yang diterbitkan berdasarkan kepadaKeputusan Tata Usaha Negara ini tegas menunjukan tenggang waktu dari keputusan tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 2. Dengan demikian, maka keputusan-keputusan tersebut diatas tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang menjadi kompetensi mengadili dari. Bernegosiasi dan berkomunikasi secara. Lampiran: Surat Permohonan. Peradilan Tata Usaha Negara. suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis. Bahwa kedua Surat Keputusan Menteri dalam negeri tersebut, yaitu SK No. -Berdasarkan kepada kekuatan surat kuasa khusus No. 9. ,CPL. Penundaan pelaksanaan terhadap Keputusan TUN merupakan pengecualian dari asas presumptio iustae causa, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap Keputusan Badan/Pejabat TUN dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan, kecuali ada keputusan lain yang. Ada unsur-unsur keputusan tata usaha negara (KTUN) yang harus terpenuhi, sehingga KTUN tersebut bisa disengketakan di PTUN. Kepala putusan harus berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Cara Membuat Surat Keputusan. Objek hukum 1. Share. Undang-Undang (UU) No. 007-DinPen/2013 tanggal 22 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Memerintahkan. keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Jl. 05/2010. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Contoh : Sertipikat Hak atas Tanah, BPKP/STNKkendaraanbermotor,dsb. ketua pengadilan tata usaha negara jakarta. Surat-menyurat dinas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi organisasi. 14/PBTL/BPN/IX/2020, Tanggal 20 Desember 2020 (pasal 1 angka 9 UU Peradilan. 5 Tahun 1996 jo. Analisis Objek Gugatan. tentang Panjar Biaya Perkara Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi Dan. Kemudian adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTUN yang berbunyi : 1. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 157) Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara. 3. Contoh Surat Keputusan Tata Usaha Negara - 16 Contoh Surat Gugatan Hukum Tata Usaha Negara Kumpulan Contoh Surat : V angka 3 sema no. Suatu keputusan disebut KTUN apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun. Tujuannya untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan tata usaha. Keputusan Tata Usaha Negara . badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan pejabat untukMAKMUR JAYA, berdasarkan Akta Tanah, Tanggal 3 Bulan 3 Tahun 2002, Nomor 113, yang dibuat dihadapan Mulyani Notaris di Sidoarjo, berdasarkan pasal 3 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak. 2. Pengadilan TUN Bandung. v iii . Baik persetujuan secara vertikal maupun horizontal. 51 Tahun 200 9 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2021/PTUN. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi : 1). menerbitkan keputusan tata usaha negara di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan. dibuat sesuai dengan prosedur; dan c. Contoh Surat Keputusan - Surat Keputusan dari Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Desa dan Perusahaan yang bisa Anda Gunakan sebagai Contoh Referensi. agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan berjalan hingga adanya putusan hakim. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima. Instruksi, Surat Edaran, Pengumuman, Surat Keputusan, dan lain-lain. Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sesuai contoh. Cetak Biru Pembaruan Peradilan : Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035. Pihak selaku perseorangan / partai asli. Contoh-contoh dokumen beracara dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Contoh dokumen akan diberikan oleh Dosen/instruktur pada saat. 409/2009 tangal 2 Januari 2009 memberhentikan. Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum. Demikianlah contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara yang kerap terjadi di Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Penegrtian a. Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sejalan dengan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN, pada dasarnya dapat berupa: a. 2014 sepertinya belum membedakan antara istilah pencabutan dan pembatalan KTUN, sehingga seperti sebagai perbedaan peristilahan saja. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam. Kemampuan menganalisis masalah dalam perspektif syariah. Pengertian dan istilah. Dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan Anda, maka Anda dapat menempuh upaya penyelesaian. 2. – Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Dan Sanksi Administratif Pada Peradilan Tata Usaha Negara. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanah No34/DC/2022. pdf. Contoh Surat Kuasa Khusus Untuk Tergugat. Baik alamat maupun hal yang dituju. Setiap mengeksekusi kebijakan, maka keputusan pejabat tata usaha negara akan mejadi landasan dan pedoman dalam pelaksanannya. PANGERAN EMIR M. Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan. Contoh Surat Gugatandoc Contoh Surat Gugatan Makassartanggal. 11. Ada juga Keputusan Tata Usaha Negara yang jangka waktunya sementara tetapi samar-samar misalnya Surat Keterangan (SK) Pengangkatan Pegawai. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 104/G/2014/PTUN-BDG, dimana penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888 / Kep. Keputusan Tata Usaha Negara harus dalam bentuk tertulis dikarenakan untuk memudahkan bagi pembuktian. 4. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat. Jl. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang… Bahwa Surat Surat Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013, Surat Menteri PAN dan RB Nomor B-2838/M. Pasal 53 ayat (1)UU 9/2004. Ketua pengadilan tata usaha negara palembang. Bidang. Untuk memudahkan, mari kita lihat keputusan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”), sesuai amanat Pasal 2 UU No. c. id. 821. 5Ketetapan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian ketetapan (beschikking) berdasarkan hukum administrasi. 19. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. Berikut adalah langkah-langkah cara mengajukan surat kuasa pada PTUN: 1. 2. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. Sidang ini atas permohonan dua perusahaan sawit dari grup Tadmax, PT Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM). Jika Anda sedang mencari informasi tentang apa saja unsur-unsur. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha Doc. Bedner, 2010, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Watch on. Sebagaimana telah disebutkan di atas, perluasan makna keputusan tata usaha negara ini ditinjau dari UU Administrasi Pemerintahan. 7. 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat sahnya suatu KTUN ada dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formil: 1. Fasich, MS. (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan. Bahwa objek sengketa perkara aquo yang telah diterbitkan olehTergugat yaitu Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 370/KEP/BPP2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai. Tata Usaha Negara. Contoh Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Mendikbud No. Keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegdheid) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interprestasi. 2 (2020): ARTICLE WISUDAWAN KE 74, Desember 2020 / Articles Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Surat Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kejahatan Dalam Jabatan (Studi Putusan. Subjek Hukum PTUN. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentant Role Model 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Objek gugatan dalam suatu peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Permohonan yang tidak diajukan secara online tidak akan diproses. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 052/Td. Menurut hemat kami, sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk KTUN. • Kesempatan, permohonan, pengumuman (penentuan pajak dan surat-surat perintah untuk paksaan penguasa) • Ikhtisar dari peraturan perundang-undangan. KTUN atau Keputusan Administrasi Pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Author: Novita Indah Sari, S. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. Hal tersebut didasarkan atas rumusan Keputusan. Contoh Gugatan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara / Contoh. Sementara itu, sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. ( tidak mesti formal surat keputusan ). Konsep tentang Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “suatu penetapan tertulis yang dikeluarakan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara OBJEK GUGATAN : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah : “Surat Keterangan mutasi No. Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Adapun E. 1. 821. Surat Atau Tulisan Pasal 101 UU PTUN, menentukan bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis, yakni akta otentik, akta dibawah tangan, dan surat –surat lain yang bukan akta. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. Sep. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. (3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah •. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 51/2009, disebutkan bawah tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) menyatakan pihak yang bisa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara adalah penggugat dan tergugat. Bagian V angka 3 SEMA No. 07. Itulah contoh surat keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat admin kumpulkan. Pada awalnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 hasil rumusan Kamar Tata Usaha Negara nomor 1 huruf c, bahwa keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana menjadi pengadilan tingkat pertama. Adapun dalam lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (“PPLH”), yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha. Admin blog Kumpulan Surat Penting juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh surat keputusan tata usaha negara dibawah ini. TINJAUAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A. 5 Tahun 1986, Pihak Penggugat dalam Perkara PTUN adalah subjek hukum baik Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada. Keputusan PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA No. dan apabila Keputusan TUN terbukti melanggar hukum, Hakim TUN membatalkan Keputusan tersebut. 14 Contoh Surat Pemberitahuan Sekolah Dinas Kegiatan Pembayaran. Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. Government Administration Act has changed the public paradigm regarding the decree of the state administration which contains a grant or denial of an application for state administration. Mengingat pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya putusan penundaan pelaksaan Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam pertimbangan hukum hakim diperlukan alasan-alasan hukum secara. a. ALASAN GUGATAN Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar pasal 53 (2) Undang. 9 Tahun 2004 menegaskan. 4457— 0. Menyatakan sah surat keputusan pejabat tata usaha negara berupa sertifikatHak Milik Nomor 272/Desa Teluk Santong tanggal 24 April 2013, SuratUkur Nomor 14/Teluk Santong/2013 tanggal 12 April 2013, luas 7. Contoh surat perjanjian kerjasama dalam bidang bisnis FH UII; Artikel Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Melalui Lingkungan Keluarga; BAYU - kdiosjdoisjios. (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Sejauh ini perumusan UU No. Misalnya, keputusan Direktur Jendral Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang. Kelompok Jabatan Fungsional; dan b. id, Email: bandarlampung@ptun. Maksud dari final adalah sudah definitif. Sehingga, perlu kiranya memahami definisi administrasi pemerintahan.